Soal Revisi UU Migas, DPR Ingin Target APBN Bisa Tercapai : Okezone Nasional

Berita32 Dilihat

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Menurutnya, ini menjadi langkah krusial untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri, dengan harapan mencapai target APBN.

Bahkan, ia menilai terhambatnya revisi UU Migas berdampak langsung terhadap realisasi produksi minyak dan gas bumi pada 2023 yang ternyata di bawah target APBN.

“Sejak awal kami mendorong revisi Undang-Undang Migas untuk mendongkrak lifting minyak dan gas di dalam negeri, sehingga mencapai target APBN. Untuk minyak, bahkan bisa mencapai target 1 juta barel per hari pada 2030,” ujar Gunhar dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, payung hukum terkait SKK Migas yang belum juga menghambat upaya investor dan kontraktor migas dalam mengembangkan sektor hulu migas, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi minyak dan gas.

Oleh karena itu, Gunhar menekankan urgensi revisi UU Migas untuk mengubah status SKK Migas menjadi badan usaha khusus, memberikan kewenangan yang lebih tegas dan posisi yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan investasi di sektor migas.

“Dengan menjadi badan khusus, maka SKK Migas akan memiliki kewenangan yang lebih jelas dan kedudukan lebih kuat dalam menentukan sikap dan kebijakan strategis terkait investasi di bidang migas,” tuturnya.


Follow Berita Okezone di Google News


Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Baca Juga  Head to Head Jokowi Vs Megawati

Gunhar merasa heran dengan penundaan yang terus menerus dalam revisi UU Migas, mengingat isu ini telah berlangsung selama sekitar 10 tahun. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi mafia dan meningkatkan produksi migas.

“Dengan tidak tercapainya target lifting minyak, maka untuk memenuhi kebutuhan minyak, kita harus impor. Ini sama saja dengan memberi ruang bermainnya mafia minyak. Jadi siapa di balik tertundanya revisi UU Migas ini?” ujarnya.

Adapun realisasi lifting minyak bumi hingga akhir 2023 hanya mencapai 605.500 barel per hari, di bawah target APBN sebesar 660.000 barel per hari.

Sedangkan realisasi lifting gas bumi pada tahun 2023 mencapai 960 MBOEPD, juga masih di bawah target APBN sebesar 1,1 juta MBOEPD. Data tersebut dari laporan SKK Migas.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *