Polisi Tak Boleh Sita Alat Kerja Wartawan! : Okezone Nasional

Berita54 Dilihat

 

JAKARTA – Pakar hukum pers dan kode etik jurnalistik, Wina Armada menjelaskan mengapa alat kerja, termasuk alat komunikasi seorang wartawan dengan narasumbernya tak boleh diambil maupun disita oleh pihak manapun, tak terkecuali aparat penegak hukum.

Pasalnya, hal itu akan membuat kemerdekaan dan independensi news room bakal terancam.

“Itu berbahaya kalau dia, apapun istilahnya, merampas, menyita, atau mengambil alat kerja dari wartawan, maka kemerdekaan, independensi news room akan terancam,” ujarnya, Kamis (22/2/2024).

Hal itu disampaikan Wina saat dia ditanyai oleh pengacara Aiman dalam sidang praperadilan sah tidaknya penyitaan barang bukti oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Wina menanggapi pertanyaan pengacara Aiman tentang, bagaimana jika alat yang dimiliki seorang wartawan, di mana dari alat itu dia mendapatkan informasi dari narasumbernya dilakukan penyitaan.

Wina mengungkap bahwa kemerdekaan dan independensi newsroom pun bakal terancam lantaran alat di dalam handphone wartawan ada informasi lainnya, berkaitan pemberitaan yang tak ada hubungannya dengan sebuah perkara.

“Karena dari alat itu tak hanya pokok perkara yang bisa diketahui orang yang mengambil alat itu, tapi juga perkara lain atau urusan berita lainnya yang tak ada urusannya dengan perkara yang sedang diperiksa atau diambil itu,” katanya.




Follow Berita Okezone di Google News


Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Dia menambahkan bahwa pengambilan alat kerja seorang wartawan untuk mengetahui tentang narasumbernya juga tak diperkenankan sebagaimana dalam UU Nomor 40 tentang Pers.

Baca Juga  Sandiaga Ungkap Kerumitan Perizinan Buat Coldplay Hanya Konser Sehari di Indonesia

Seorang wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber guna menghindari potensi-potensi ancaman yang mungkin dihadapi narasumbernya itu.

“Ada satu kasus televisi melaporkan perdagangan seks di lapas, narasumbernya semua minta tak disebutkan dan disamarkan wajahnya dan suaranya, tapi ada satu orang pakai sendal, dan sendal itu diketahui siapa pemiliknya, maka nasib narapidana itu habislah dia dipenjara, dihajar,” jelasnya.

“Nah mengenai hak tolak itu, mengapa UU melindungi, pertama pada kasus itu sendiri, misal ada dalam polisi ada informasi terjadi banyak pungli di sana sini, informasi dari polisi, maka ketika polisinya itu maka polisi itu habislah, wasalam, maka itu dilindungi,” tuturnya.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *