Senin, 14 Agustus 2023 – 22:28 WIB
Jakarta – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI diminta untuk tak memilih dan menetapkan anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan masa jabatan 2023-2028. Anggota tersebut diduga terlibat dalam kegiatan partai politik tertentu.
Baca Juga :
Hashim Sebut Golkar Dukung Prabowo Direstui Presiden, Relawan Jokowi: Klaim yang Tak Benar
Demikian permintaan tersebut disuarakan puluhan orang yang tergabung dalam Pemuda Peduli. Mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan cacat administrasi dalam tahapan seleksi calon anggota Bawaslu dan anggota KPU di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.
Koordinator Aksi Syukur Rahmat Halawa menuturkan dalam aksinya, mereka minta Bawaslu RI tak memilih dan menetapkan anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan masa jabatan 2023-2028 yang diduga terlibat kegiatan partai politik tertentu.
Baca Juga :
Cinta Mega Resmi Dipecat Buntut Main Game Slot saat Rapat Paripurna
“Kami meminta Bawaslu tidak memilih anggota yang secara terang-terangan mengampanyekan paslon tertentu pada pilkada,” kata Syukur Rahmat, dalam keterangannya, Senin, 14 Agustus 2023.
Aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI.
Baca Juga :
Kala Gibran Tak Diundang tapi Wakilnya Malah Diundang PDIP untuk Konsolidasi
Pun, mereka juga minta Bawaslu agar menyampaikan surat rekomendasi kepada KPU RI agar tak loloskan calon anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Masa Jabatan 2023-2028 yang terlibat kegiatan parpol tertentu. Anggota itu diduga ikut kampanyekan paslon tertentu pada pilkada.
“Apabila Bawaslu tidak menindaklanjuti permohonan kami, maka kami akan lanjutkan ke DKPP dan PTUN,” jelas Rahmat.
Halaman Selanjutnya
Dia menyampaikan demikian karena Nias Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini masuk kategori status zona merah pelanggaran pemilu. “Termasuk oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Hal ini terbukti dari sejumlah pengaduan dari masyarakat kepada DKPP RI,” katanya.
Quoted From Many Source
